Syarat syarat pembentukan daerah otonom

Syarat Administratif

a.       Keputusan DPRD kabupaten/kota induk 
b.       Keputusan bupati/walikota
c.       Keputusan DPRD provinsi
d.       Keputusan gubernur
e. Rekomendasi menteri


Syarat Teknis

a.       Hasil kajian daerah
b.       Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi;

c.       RPJM Kabupaten/Kota;

d.       Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota;

e.       Monografi masing-masing kecamatan



Syarat Fisik Kewilayahan

a.       Cakupan wilayah, meliputi :

1)     Pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota;

2)     Pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan;

3)     Pembentukan kota minimal 4 kecmatan.

b.       Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamtan dan desa/kelurahan
c.       Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hdro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan);

d.       Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:250.000 untu kkabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 1:50.000 untuk kota