Apa makna second kabinet dalam wilopo?

Sebelum menjadi Perdana Menteri, Wilopo juga pernah menggantikan Ahmad Soebardjo menjadi menteri Luar Negeri pada tahun 1952. Wilopo merupakan seorang politikus yang berasal dari partai PNI. Menjadi Perdana Menteri didalam Kabinet ke-3 menggantikan posisi Sukiman Wiryosanjoyo yang dianggap gagal dalam pemerintahan dikarenakan akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah menyalahi atauran politik bebas-aktif dan cenderung memasuki Blok Barat. Muncul pertentangan dari partai lainnya yaitu Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Didalam Kabinet Sukiman ini, hasil kerja yang didapat juga merupakan hasil kerja lanjutan Kabinet sebelumnya yaitu kabinet Natsir.

Sedikit menyinggung tentang kabinet Sukiman sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai Kabinet Wilopo yang merupakan inti dari makalah ini. Dilihat dari rancangan kerja pada Kabinet Sukiman, kabinet ini memiliki beberapa program kerja dari beberapa sektor yaitu ekonomi kemakmuran rakyat yaitu dengan memperbarui Hukum Agraria sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para petani. Di bidang sosial meliputi persiapan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Sedangkan dibidang pertahanan keamanan menjalankan Negara yang tegas hukum, melindungi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Dan juga mengenai Pemilu, untuk membentuk konstituante dan dalam tempo yang singkat. Menjalankan politik luar negri yang bebas dan aktif yang menuju perdamaian. Menyelenggarakan hubungan Indonesia dan Belanda atas dasar Unie-Statuut, mempercepat peninjauan kembali hasil-hasil dari KMB. Sedangkan masalah sengketa Irian Barat juga tidak ketinggalan dimasukkan kedalam program kerja pada kabinet ini, ini merupakan suatu program kerja yang sulit diselesaikan, terbukti kabinet pertama yaitu kabinet Natsir tidak mampu menyelesaikan, dan di kabinet Sukiman sendiri terpaksa angkat tangan untuk kasus ini. Tidak hanya itu, karena sengketa Irian Barat pula lah, Sukiman harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Di masa Kabinet Sukiman, perselisihan antara Presiden Soekarno dengan pemerintahan tetap terjadi. Perselisihan itu terjadi karena ketidaksetujuan